AMBON, LINDOnews.tv — Pemerintah Provinsi Maluku didesak segera mempercepat penyiapan sumber daya manusia (SDM) lokal untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada pengembangan Blok Masela dan rencana Blok Binaiya. Kesiapan tenaga kerja dinilai penting agar masyarakat Maluku tidak hanya menjadi penonton, tetapi terlibat langsung sebagai pelaku dalam proyek strategis sektor migas tersebut.
Desakan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, yang meminta Pemprov Maluku melalui Dinas Tenaga Kerja mulai menyusun program pelatihan berbasis kebutuhan industri migas.
Alhidayat mengatakan, Peraturan Daerah (Perda) telah mengamanatkan sekitar 80 persen tenaga kerja dalam proyek migas berasal dari masyarakat lokal. Karena itu, pemerintah harus memastikan anak-anak muda Maluku memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar dan kebutuhan industri.
“Mulai sekarang pemerintah daerah harus secepat mungkin melalui Dinas Tenaga Kerja menyiapkan lembaga pendidikan khusus untuk melatih anak-anak muda Maluku agar siap bekerja di Blok Masela maupun rencana pembukaan Blok Binaiya,” ujarnya kepada Lindonews di DPRD Maluku, Jumat (7/8).
Menurutnya, persiapan tenaga kerja tidak boleh dilakukan setelah proyek mulai berjalan. Pemetaan kebutuhan tenaga kerja harus dilakukan sejak dini, termasuk jenis pekerjaan, kualifikasi, sertifikasi, hingga tahapan perekrutan.
Untuk memastikan hal tersebut, Komisi III DPRD Maluku dalam waktu dekat akan mengundang INPEX Masela Ltd. dan PT Maluku Energi Abadi (MEA). Pertemuan tersebut akan membahas secara rinci kebutuhan tenaga kerja pada setiap tahapan pengembangan proyek.
“Kami akan mengundang kembali INPEX Masela dan PT Maluku Energi Abadi untuk mendiskusikan kebutuhan tenaga kerja apa saja yang dibutuhkan dalam setiap tahapan proyek,” kata Alhidayat.
Ia juga meminta Komisi II dan Komisi IV DPRD Maluku melakukan rapat gabungan untuk mengevaluasi mekanisme serta tahapan perekrutan tenaga kerja. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat lokal benar-benar mendapatkan prioritas sesuai ketentuan yang berlaku.
Alhidayat menilai Maluku sebenarnya telah memiliki modal awal berupa Balai Latihan Kerja (BLK) di sejumlah daerah. Namun, fasilitas, kapasitas instruktur, kurikulum, dan dukungan anggaran perlu diperkuat agar mampu menghasilkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan industri migas.
“BLK sebenarnya sudah ada. Pemerintah tinggal mengembangkan fasilitas yang ada. Yang dibutuhkan sekarang adalah kesiapan anggaran agar BLK aktif memberikan pelatihan kepada generasi muda Maluku,” tandas Politisi PDIP itu.
Ia mengakui anggaran Dinas Tenaga Kerja dalam APBD 2026 masih terbatas untuk mendukung pelatihan secara optimal. Karena itu, Alhidayat meminta penguatan BLK menjadi salah satu prioritas dalam APBD Perubahan sehingga program pelatihan dapat segera berjalan.
Alhidayat menegaskan, pengembangan Blok Masela dan Blok Binaiya harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas SDM Maluku. Pemerintah tidak boleh terlambat mempersiapkan tenaga kerja karena tanpa kompetensi yang memadai, peluang kerja berpotensi lebih banyak diisi tenaga kerja dari luar daerah.
“Jangan sampai ketika proyek berjalan, kita baru sibuk menyiapkan tenaga kerja. Persiapannya harus dimulai dari sekarang sehingga anak-anak Maluku memiliki kompetensi, daya saing, dan benar-benar mengisi kuota 80 persen tenaga kerja lokal sebagaimana diamanatkan dalam Perda,” pungkasnya.
