Ambon, LINDOnews.tv – Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Yan Zamora Noach, menyoroti belum optimalnya langkah pemerintah daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan beroperasi di Maluku, khususnya pengembangan Blok Masela.
Menurut Noach, hingga saat ini belum terlihat adanya keterlibatan langsung dari INPEX, sebagai operator proyek dalam berbagai program pelatihan tenaga kerja yang ada di daerah.
Ia menilai keterlibatan perusahaan sangat penting agar pelatihan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri.
Noach menjelaskan, saat ini berbagai lembaga pelatihan aktif melakukan sosialisasi dan merekrut peserta. Namun, masyarakat belum memperoleh kepastian apakah materi dan kompetensi yang diajarkan telah disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang nantinya dibutuhkan dalam proyek pengembangan Blok Masela.
“Harusnya ada keterlibatan langsung dari INPEX dalam setiap program pelatihan. Karena mereka yang paling mengetahui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, jenis kompetensi yang diperlukan, serta standar yang harus dipenuhi oleh calon pekerja,” kata Noach kepada wartawan. di Ruang Komisi, Kamis (4/6/2026)
Peran Pemerintah Daerah Dinilai Belum Maksimal
Anggota Komisi IV itu menilai Pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah kabupaten/kota perlu mengambil peran lebih aktif dalam mempersiapkan sumber daya manusia lokal.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta balai pelatihan kerja.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh program pelatihan harus disusun berdasarkan kebutuhan riil yang disampaikan oleh operator proyek agar tenaga kerja yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Kalau operatornya INPEX, maka mereka harus berada di depan dalam memberikan informasi. Pemerintah daerah kemudian menyiapkan lembaga pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebutuhan yang telah dipetakan,” tandasnya.
Noach berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, Balai Pelatihan dan pihak operator proyek sehingga masyarakat Maluku dapat memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk terlibat dalam proyek strategis nasional tersebut, baik pada tahap konstruksi maupun saat memasuki fase operasional.
