Ambon, LINDOnews.tv – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buru Selatan melalui Bupati Buru Selatan, La Hamidi, terus mendorong percepatan peningkatan mutu pendidikan di daerah, saat melakukan audiensi strategis dengan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, guna membahas kebutuhan infrastruktur hingga digitalisasi pembelajaran di wilayah tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu, dihadiri Anggota DPRD Buru Selatan Asriadi Tomia, Kepala Dinas Pendidikan Momin Tomnussa, serta Ketua Tim Asistensi Prof. La Ega. Di Jakarta, Kamis (23/4/2026)
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyoroti sejumlah kebutuhan prioritas, yakni pembangunan dan revitalisasi infrastruktur pendidikan, penguatan digitalisasi pembelajaran, hingga peningkatan kualitas sumber daya tenaga pengajar.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, menyatakan pemerintah pusat terus berupaya memperkuat pembangunan sektor pendidikan, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia mengungkapkan, kuota penerima Program Revitalisasi untuk Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Program revitalisasi ini merupakan bagian dari program nasional yang didorong dalam pemerintahan Prabowo Subianto, dengan fokus pemerataan kualitas pendidikan di seluruh daerah,” jelas Atip.
Sementara itu, Bupati La Hamidi menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam peningkatan kuota program revitalisasi sekolah dan sarana pendidikan lainnya di Buru Selatan.
”Langkah tersebut menjadi dorongan penting bagi daerah dalam menghadirkan layanan pendidikan yang lebih layak dan merata bagi masyarakat,” ujar La Hamidi
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Buru Selatan, Momin Tomnussa, memaparkan sejumlah usulan strategis, antara lain pengembangan sekolah terintegrasi, perluasan program digitalisasi pembelajaran, pemberian beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa kurang mampu, hingga beasiswa pendidikan S1 bagi tenaga pengajar yang belum berkualifikasi sarjana.
Selain itu, kebutuhan penambahan tenaga guru juga menjadi perhatian utama yang disampaikan dalam forum tersebut.
Seluruh usulan itu, lanjut Momin, mendapat respons positif dari pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang lebih merata di Kabupaten Buru Selatan.
