Ambon, LINDOnews.tv — Aktivitas tambang Sinabar di kawasan Gunung Tembaga, Desa Luhu Kecamatan Huamual, Seram Bagian Barat (SBB), kembali menuai sorotan. Karena dampak penggunaan merkuri (sinabar) yang diduga telah mencemari lingkungan menjadi perhatian serius, terutama terkait ancaman terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Daerah pemilihan SBB, Ismail Marasabessy, menegaskan bahwa persoalan tambang di wilayah tersebut sudah lama menjadi keluhan masyarakat, terutama karena dampak lingkungan yang semakin meluas.
“Belakangan ini aktivitas tambang Sinabar memang sudah cukup disoroti oleh masyarakat. Karena imbas dari merkuri yang dianggap sudah tersebar cukup besar di wilayah Seram bagian barat, dan ini sangat berdampak pada kesehatan masyarakat,” ungkap Ismail kepada wartawan di rumah aspirasi rakyat, Karang Panjang, Ambon, Selasa (21/4/2026).
Menurutnya, kondisi ini menuntut pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk segera mengambil langkah konkret dan tidak sekadar menyampaikan rencana tanpa realisasi.
Tambang Rakyat Belum Tertata baik.
Ia menjelaskan, wacana penataan tambang rakyat agar dikelola pihak yang lebih bertanggung jawab, sebenarnya merupakan langkah yang tepat. Namun hingga saat ini, upaya tersebut belum berjalan maksimal.
“Kalau tambang itu mau ditata dan dikelola oleh pihak yang bertanggung jawab, saya rasa itu langkah yang tepat. Tapi sampai hari ini belum juga maksimal dilaksanakan, sehingga sistem tambang rakyat masih tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.
Ismail menilai, sembari menunggu kebijakan terkait perizinan, pemerintah setidaknya perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalisir dampak yang lebih besar.
Belajar dari Gunung Botak.
Ia juga menyinggung penanganan tambang di kawasan Gunung Botak yang dinilai belum tegas. Meski sempat dilakukan penertiban, aktivitas tambang disebut masih terus berlangsung.
“Jangan hanya istilahnya ngomong-ngomong. Seperti di Gunung Botak, dibilang sudah dibersihkan, tapi kenyataannya masih ada aktivitas. Ini menunjukkan ketidaktegasan Pemerintah Daerah,” tegasnya.
Menurutnya, ketegasan pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga lingkungan, melindungi kesehatan masyarakat, serta mencegah konflik sosial yang mulai muncul di sekitar wilayah tambang.
IUP Nikel Juga Dipertanyakan
Selain tambang sinabar, Ismail juga menyoroti sejumlah aktivitas pertambangan lain di kawasan SBB, termasuk tambang nikel dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah.
“Saya kira itu, kita serahkan kepada pihak yang berkompeten untuk menelusuri. Kalau memang benar adanya, silahkan beroperasi. Tapi kalau tidak, ya segera diproses secara hukum,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya kepastian hukum agar seluruh aktivitas pertambangan berjalan secara legal dan tidak merugikan masyarakat maupun lingkungan.
“Supaya semua ini bisa jelas dan legal. Jangan sampai ada yang ilegal dan dibiarkan, karena dampaknya sangat besar bagi lingkungan dan Masyarakat,” tandasnya.
