Kendari – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui ketuanya Hendrawan Sumus Gia, menyampaikan seruan kepada Gubernur Sultra, Mayjen (Purn) TNI Andi Sumangerukka (ASR), untuk mempertimbangkan kembali posisi Ridwan Badallah sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sultra.
Desakan ini dilatarbelakangi oleh berbagai kontroversi yang melibatkan Ridwan Badallah, termasuk isu pernyataan yang dianggap diskriminatif terhadap etnis Muna beberapa waktu lalu.
Hendrawan berpendapat bahwa perilaku dan gaya komunikasi Ridwan Badallah tidak selaras dengan peran seorang pejabat publik yang seharusnya menjadi sumber informasi terpercaya dan menciptakan suasana kondusif di masyarakat.
“Alasan saya menyampaikan hal ini bukan semata-mata terkait isu sensitif terhadap suku Muna, melainkan karena yang bersangkutan selaku Kadis Kominfo Sultra cenderung menciptakan polemik. Beberapa kejadian yang melibatkan beliau antara lain insiden dengan mahasiswa di Jakarta, konflik dengan anggota DPRD Sultra, hingga perselisihan dengan Kepala Bapenda Sultra saat itu, Yusuf Mundu, serta sejumlah kasus lainnya,” jelasnya.
Ia khawatir keberadaan Ridwan Badallah di posisi kunci seperti Kominfo justru dapat mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.
“Sebagai Ketua KNPI Sultra, yang memiliki kewajiban untuk turut menjaga stabilitas dan kelancaran roda pemerintahan di Sulawesi Tenggara, saya dengan segala hormat meminta Gubernur ASR untuk mengevaluasi jabatan Ridwan Badallah,” imbuh Hendrawan.
Menurutnya, idealnya posisi Kadis Kominfo diisi oleh sosok yang mampu membangun komunikasi yang efektif dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat, bukan malah memicu konflik.
“Ironis rasanya, seorang Kadis Kominfo yang seharusnya menjadi penengah dan perwakilan pemerintah justru kerap kali menimbulkan keributan. Ini bukan kejadian tunggal, yang bersangkutan memang memiliki kecenderungan untuk menciptakan masalah,” tutupnya.
