SORONG – Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Muhudar Wailegi, mengikuti Rapat Koordinasi (Breakfast Meeting) yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Selasa (13/1/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI ini berlangsung secara hybrid dan diikuti oleh pimpinan satuan kerja Kementerian Agama dari seluruh Indonesia.
Rapat koordinasi yang dimulai sejak pukul 06.00 WIB tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat konsolidasi nasional, menyamakan persepsi kebijakan, serta menyampaikan arah program prioritas Kementerian Agama kepada jajaran di daerah.
Kepala Kantor Kemenag Kota Sorong, Muhudar Wailegi, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki nilai strategis dalam memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan keagamaan dan penguatan moderasi beragama.
“Arahan Menteri Agama menjadi pijakan penting bagi kami di daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga integritas aparatur, serta memastikan program Kementerian Agama berjalan searah dengan kebijakan nasional,” ujar Muhudar Wailegi.
Lebih lanjut, Muhudar Wailegi mengungkapkan harapannya agar hasil rapat koordinasi tersebut dapat menjadi fondasi dalam membangun kinerja Kementerian Agama Kota Sorong yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat ke depan.
“Kami berharap hasil pertemuan ini mampu mendorong terwujudnya pelayanan keagamaan yang semakin profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kota Sorong. Tujuannya adalah menghadirkan Kementerian Agama yang adaptif terhadap tantangan zaman dan terus menjadi perekat kerukunan umat beragama,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh arahan dan kebijakan yang disampaikan dalam rapat tersebut akan ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi internal, evaluasi program kerja, serta peningkatan komitmen seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Sorong.
“Ke depan, kami berkomitmen menjadikan hasil kegiatan ini sebagai pedoman untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan mutu layanan publik, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Muhudar Wailegi.
