Ambon, LINDOnews.tv – Pelaksanaan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Maluku hingga saat ini belum menunjukkan progres signifikan. Program yang diharapkan mampu mempercepat konektivitas dan membuka akses investasi itu masih menunggu kepastian lanjutan dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Allan Lohy, menegaskan bahwa mekanisme pengusulan program harus dilakukan secara berjenjang melalui pemerintah provinsi agar tidak menimbulkan persoalan administrasi di tingkat kementerian.
Pernyataan tersebut disampaikan Allan kepada wartawan di Rumah Aspirasi Rakyat Karang Panjang Ambon. Meresponi rapat Komisi III DPRD Maluku terkait sinkronisasi data pembangunan antara kabupaten/kota dan provinsi yang berlangsung di DPRD Maluku, Jumat pekan lalu. Rabu (18/2/2026).
Menurutnya, konsep dasar IJD memang diarahkan untuk memperkuat dukungan infrastruktur jalan demi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun hingga saat ini, realisasi di Maluku masih dalam tahap menunggu kepastian pelaksanaan.
Ia menyebut, usulan dari kabupaten/kota yang telah diajukan melalui pemerintah provinsi berpeluang untuk diproses. Karena itu, ia mengingatkan agar setiap pemerintah daerah mengikuti alur koordinasi yang telah ditetapkan.
”Kabupaten/kota sebaiknya menyampaikan usulan ke provinsi terlebih dahulu. Nanti provinsi yang meneruskan ke kementerian. Kalau langsung sendiri-sendiri, bisa terjadi tumpang tindih,” ujarnya.
Allan mengaku belum memperoleh informasi pasti mengenai jadwal pelaksanaan program tersebut. Namun ia memperkirakan pembahasan lanjutan akan dilakukan kembali menjelang akhir tahun, dengan kemungkinan pematangan dokumen pengajuan sekitar Oktober sebelum disampaikan ke kementerian terkait.
Ia menekankan pentingnya keselarasan perencanaan sejak awal agar program yang diusulkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak saling bertabrakan antarwilayah.
Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi menjadi kunci agar program Inpres Jalan Daerah di Maluku dapat berjalan efektif serta tepat sasaran, terutama dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan peningkatan investasi di daerah.
”Kalau kita mau program ini benar-benar jalan dan memberi dampak bagi masyarakat, maka semua harus satu jalur dan saling berkoordinasi sejak awal,” tandas Allan.
