Ambon, LINDOnews.tv – Aksi Demo yang dilakukan Aliansi Mahasiswa Buru, di depan Kantor DPRD Maluku, terkait persoalan pengelolaan kawasan tambang Gunung Botak mendapat respon dari Komisi II DPRD Maluku. puluhan masa aksi disambut baik Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi serta anggota Komisi II untuk masuk ruang Komisi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Anggota Komisi II Ridwan Nurdin, menjelaskan bahwa RDP bersama Aliansi Mahasiswa Buru terkait persoalan pengelolaan kawasan tambang Gunung Botak. sesuai yang disampaikan Wakil Ketua III DPRD, Asis Sangkala, bahwa akan di mengagendakan pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna membahas persoalan ini yang masih menjadi perhatian masyarakat. Ia akan mengawal rencana agenda pertemuan tersebut.
Hal itu disampaikan Ridwan Nurdin yang sering disapa, La Songkok Tinggi, usai mendengar dan menerima aspirasi yang disampaikan dalam RDP bersama Komisi II. Ia mengatakan, berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa harus ditindaklanjuti secara serius karena menyangkut kepentingan masyarakat Pulau Buru dan pengelolaan sumber daya alam daerah.
Ridwan memberikan apresiasi kepada adik-adik mahasiswa yang telah hadir dan menyampaikan aspirasi secara terbuka. Ia menilai langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap kesejahteraan masyarakat serta masa depan pengelolaan sumber daya alam di Maluku, khususnya Pulau Buru.
“Kami mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang telah datang menyampaikan aspirasi. yang mereka suarakan merupakan bentuk perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat di Pulau Buru,” kata Ridwan kepada media ini usai RDP. Senin (8/6).
Menurutnya, salah satu poin penting yang disampaikan mahasiswa adalah permintaan agar pemerintah memberikan kejelasan terkait kebijakan pengelolaan Gunung Botak, termasuk persoalan izin koperasi yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat.
Ridwan yang juga Ketua Fraksi Nasdem, DPRD Maluku, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjamin pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara baik, transparan, dan berkelanjutan.
“Dari hasil RDP ini, saya akan tetap mendorong pimpinan DPRD dan tentu komisi II, untuk segera mengagendakan pertemuan dengan OPD terkait agar kita mendapatkan penjelasan yang terang mengenai pengelolaan Gunung Botak. Sehingga Persoalan ini pun dapat dibahas secara detail dan masyarakat memperoleh kepastian,” ujar Ridwan Nurdin, Anggota DPRD Dapil Maluku 2 (Buru – Buru Selatan) itu.
Ia berharap melalui pertemuan bersama nanti dengan Pemerintah Provinsi kita dapat temukan solusi terbaik bagi pengelolaan Gunung Botak, sehingga eksistensi sumber daya alam itu mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Pulau buru
